LITERASI DIGITAL ASN BARU DAN KESIAPAN TRANSFORMASI DIGITAL SEKTOR PUBLIK: STUDI EMPIRIS PADA LEMBAGA RISET PEMERINTAH

Sutrisno Heru Sukoco^*

Albertus Nur Cahya Nugraha^**

Naily Kamaliah^***

Imam Widodo^****

Alpha Fadila Juliana Rahman^*****

^*Diektorat Pengembangan Kompetensi, BRIN, Indonesia

^**Diektorat Pengembangan Kompetensi, BRIN, Indonesia

^***Diektorat Pengembangan Kompetensi, BRIN, Indonesia

^****Diektorat Pengembangan Kompetensi, BRIN, Indonesia

^*****Diektorat Pengembangan Kompetensi, BRIN, Indonesia

^*E-mail: sutrisnoherusukoco@gmail.com

^**E-mail: cahyo.nugrah4@gmail.com

^***E-mail: naily1809@gmail.com

^****E-mail: imamwidodo30@gmail.kom

^*****E-mail: alphafadila@gmail.com

Abstract

Digital transformation in the public sector requires civil servants to possess adequate digital literacy to support technology-driven governance and organizational innovation. Despite its importance, empirical evidence on digital literacy among newly recruited civil servants, particularly within government research institutions, remains limited. This study investigates the level and interrelationships of digital literacy among new civil servants at the National Research and Innovation Agency of Indonesia (BRIN) as an initial indicator of organizational readiness for digital transformation. A quantitative survey employing a census approach was conducted among newly recruited civil servants. Digital literacy was assessed using four dimensions adapted from the National Digital Literacy Movement (GNLD) framework and aligned with the Indonesian Digital Society Index (IMDI), namely Digital Skills, Digital Safety, Digital Ethics, and Digital Culture. Descriptive statistics and Pearson correlation analysis were applied to evaluate literacy levels and the relationships among dimensions. The results indicate that respondents demonstrate relatively high levels of digital literacy across all dimensions. However, Digital Safety shows comparatively lower scores and greater variability than the other dimensions. Correlation analysis reveals significant positive relationships among all dimensions, suggesting that digital literacy functions as an interconnected multidimensional construct. This study contributes empirical evidence at the micro-organizational level by providing a baseline assessment of digital literacy among newly recruited civil servants in a government research institution. The findings offer practical insights for developing targeted capacity-building programs and strengthening digital governance policies to support sustainable public-sector digital transformation.

Keywords: digital literacy; new civil servants; public sector digital transformation; CABE framework; IMDI

Abstrak

Transformasi digital di sektor publik menuntut aparatur sipil negara (ASN) memiliki literasi digital yang memadai sebagai fondasi penguatan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Meskipun demikian, kajian empiris mengenai literasi digital ASN pada tingkat organisasi, khususnya pegawai baru di lembaga penelitian pemerintah, masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat literasi digital Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai gambaran awal kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi digital sektor publik. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei sensus. Pengukuran literasi digital mengacu pada empat pilar utama, yaitu Digital Skills, Digital Safety, Digital Ethics, dan Digital Culture yang diadaptasi dari kerangka Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) serta selaras dengan dimensi literasi digital pada Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CPNS BRIN memiliki tingkat literasi digital yang tergolong tinggi pada seluruh dimensi yang diukur. Namun demikian, aspek Digital Safety memperoleh skor paling rendah dan menunjukkan variasi respons yang lebih besar dibandingkan dimensi lainnya. Analisis korelasi juga mengindikasikan adanya hubungan positif dan signifikan antar dimensi literasi digital. Temuan ini menegaskan bahwa literasi digital merupakan konstruk multidimensional yang saling berkaitan serta memberikan dasar empiris bagi pengembangan kebijakan peningkatan kapasitas digital ASN, khususnya dalam penguatan aspek keamanan digital untuk mendukung transformasi digital sektor publik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: literasi digital; ASN baru; transformasi digital sektor publik; CABE framework; IMDI

PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel, transformasi digital telah menjadi agenda strategis di sektor layanan publik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam praktik pemerintahan dari e-government, yang berfokus pada digitalisasi proses administrasi, menuju digital government yang berfokus pada transformasi organisasi, tata kelola kolaboratif, serta pengalaman pengguna yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada warga (Aminah & Saksono, 2021). Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi digital di lingkungan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada peningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi mencakup upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi melalui keterbukaan data dan informasi (Abdul-Salam et al., 2024; Setyarto et al., 2025). Berkaitan dengan hal tersebut, ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan kompeten menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital di sektor publik.

Studi-studi terdahulu menegaskan bahwa penguatan literasi dan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN) merupakan prasyarat utama bagi pencapaian agenda transformasi digital nasional, sekaligus berperan dalam mengurangi kesenjangan layanan digital antarwilayah dan antarkelompok sosial (Cordella et al., 2024; Hoan, 2024). Di sisi lain, transformasi digital di sektor publik menghadapi tantangan yang tidak hanya dihambat oleh keterbatasan infrastuktur teknologi, melainkan oleh tantangan non teknis yang bersifat organisatoris dan kultural termasuk resistensi terhadap perubahan, kapasitas sumber daya yang belum memadai, serta lemahnya strategi manajemen perubahan (Dukić et al., 2016; Espina-Romero, 2025). Mengingat kompleksitas tantangan tersebut, peningkatan literasi digital ASN perlu dipahami sebagai upaya sistemik yang melibatkan peningkatan kompetensi individu, dukungan organisasi, serta kepemimpinan dan komitmen kebijakan yang berkelanjutan (Zhan & Xie, 2025).

Salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi adalah ketimpangan antara ketersediaan teknologi digital dan kemampuan aparatur dalam memanfaatkannya secara efektif, aman, dan etis. Di banyak negara berkembang, adopsi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan sering kali melampaui kesiapan kompetensi aparaturnya, sehingga berpotensi menimbulkan risiko keamanan, penurunan kualitas layanan, dan kegagalan penerapan kebijakan digital (Hoan, 2024; Setyawan et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital sektor publik tidak dapat diselesaikan hanya melalui investasi infrastruktur, melainkan harus disertai penguatan literasi digital aparatur sebagai penggerak utama.

Dalam konteks Indonesia, tantangan literasi digital direspons melalui berbagai kebijakan dan instrumen pengukuran, salah satunya adalah Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), yang digunakan untuk memetakan kapasitas digital masyarakat, termasuk aparatur negara. Merujuk pada pilar literasi digital, IMDI menekankan literasi digital dasar, keamanan digital, dan etika digital sebagai kompetensi esensial untuk partisipasi yang produktif dan bertanggung jawab dalam ekosistem digital. Sejalan dengan tersebut, berbagai studi merekomendasikan pengembangan kerangka penilaian kapasitas digital yang mengintegrasikan dimensi teknologi, organisasi, dan manusia, serta penjabaran pengukuran literasi digital ke indikator kompetensi spesifik agar area kekuatan dan kelemahan dapat diidentifikasi secara lebih presisi (Espina-Romero, 2025; Setyawan et al., 2025).

Di tingkat nasional, Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang diprakarsai oleh Siberkreasi merumuskan empat pilar literasi digital Cakap, Aman, Budaya, dan Etika (CABE) yang berfungsi sebagai acuan utama dalam pengembangan modul pelatihan literasi digital. Meskipun hasil pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia menunjukkan pencapaian pada kategori sedang, temuan menunjukkan masih adanya banyak ruang perbaikan yang signifikan, termasuk di kalangan aparatur negara.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji literasi digital dalam konteks transformasi digital sektor publik, kajian yang secara khusus memotret ASN baru pada tingkat mikro-organisasi masih terbatas. Istilah ASN baru merujuk pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BRIN peserta Pelatihan Dasar yang berada pada fase awal karier birokrasi dan baru memasuki lingkungan kerja organisasi. Studi yang ada lebih banyak menempatkan literasi digital sebagai isu kebijakan, kesiapan teknologi, atau kompetensi aparatur secara umum, sehingga belum memberikan gambaran empiris tentang kondisi awal ASN pada fase masuk birokrasi. Padahal, ASN baru merupakan titik penting pembentukan kebiasaan kerja digital, kepatuhan keamanan informasi, dan etika penggunaan data. Kesenjangan tersebut semakin penting karena belum banyak penelitian yang mengintegrasikan kerangka empat pilar literasi digital Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) dengan dimensi literasi digital dalam Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) sebagai dasar pengukuran pada kelompok ASN baru. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan empiris melalui pengukuran terstruktur terhadap literasi digital ASN baru sebagai baseline kesiapan transformasi digital organisasi publik (Maulana & Dečman, 2025).

BRIN dipilih sebagai konteks penelitian karena merupakan institusi riset nasional yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, lingkup kerja bekerja dalam ekosistem berbasis data, pemanfaatan platform digital, dan pengelolaan informasi ilmiah. Karakter organisasi riset membuat literasi digital ASN baru tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat, tetapi juga dengan keamanan data, etika pemanfaatan informasi, interoperabilitas kerja, dan budaya kolaborasi digital. Karena itu, ASN baru BRIN merupakan kelompok strategis untuk dibaca sebagai indikator awal kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi digital sektor publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyediaan baseline empiris literasi digital ASN baru pada institusi riset pemerintah dengan mengintegrasikan kerangka GNLD-CABE dan IMDI dalam satu pendekatan pengukuran. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan teori baru, melainkan memperkuat pemahaman literasi digital aparatur sebagai konstruk multidimensional yang saling terkait sebagaimana dikembangkan dalam kajian literasi digital pegawai dan organisasi (Çetindamar & Abedin, 2020; Çetindamar et al., 2024; Rumata & Nugraha, 2020). Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan untuk menentukan prioritas program pengembangan kapasitas ASN, terutama pada aspek keamanan digital dan kecakapan digital.

Berdasarkan fokus tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana tingkat literasi digital ASN baru BRIN berdasarkan empat pilar CABE?; (2) aspek literasi digital apa yang menjadi kekuatan dan area prioritas perbaikan?; dan (3) bagaimana keterkaitan antarpilar literasi digital ASN baru serta implikasinya terhadap kesiapan transformasi digital sektor publik?

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tambahan pertanyaan terbuka sebagai sumber informasi pendukung. Pendekatan kuantitatif dipilih karena literasi digital dipandang sebagai konstruk multidimensi yang dapat ukur melalui indikator operasional dan dianalisis secara statistik, terutama dalam konteks organisasi sektor publik (Na-Nan et al., 2019; Rumata & Nugraha, 2020). Pertanyaan terbuka digunakan secara terbatas sebagai informasi pendukung untuk menangkap konteks, tantangan lapangan, dan kebutuhan praktis yang tidak sepenuhnya tergambarkan melalui data numerik.

Desain penelitian yang digunakan adalah survei potong lintang (cross-sectional survey) yang umum diterapkan dalam studi literasi digital di sektor publik. Desain ini memungkinkan pemetaan kondisi kompetensi digital pada satu titik waktu tertentu, sehingga cocok untuk tujuan penelitian yang bersifat deskriptif dan eksploratif (Hoan, 2024; Rumata & Nugraha, 2020). Selain itu, pendekatan ini relevan untuk menilai literasi digital sebagai kesiapan awal (baseline) ASN baru dalam menghadapi transformasi digital organisasi publik (Dukić et al., 2016).

Penelitian dilaksanakan pada periode 21 Juli hingga 31 Oktober 2025 di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sampel penelitian ditentukan melalui metode sensus terhadap seluruh peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang memenuhi kriteria penelitian. Seluruh peserta berjumlah 59 orang dan seluruhnya berpartisipasi dalam pengisian kuesioner, sehingga tingkat respon mencapai 100%. Pemilihan ASN baru didasarkan pada pertimbangan posisi strategis sebagai calon agen perubahan dalam transformasi digital sektor publik melalui adopsi praktik kerja digital dan kolaborasi lintas unit (Maulana & Dečman, 2025). Gumanti & Uluputty (2023) dalam tulisannya menyatakan bahwa ASN pada fase awal karier cenderung memiliki akses dan paparan teknologi yang lebih intensif dibandingkan generasi senior, meskipun belum tentu diikuti pemahaman mendalam tentang keamanan digital.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur menggunakan Google Form yang disebar secara anonim untuk meminimalkan social desirability bias, khususnya pada aspek kepatuhan, etika, dan keamanan digital (Irina, 2020). Metode kuesioner dipilih karena merupakan metode yang paling lazim digunakan dalam pengukuran literasi digital serta memungkinkan pengolahan data yang efisien dan dapat direplikasi (Na-Nan et al., 2019; Setyawan et al., 2025). Persetujuan partisipasi (informed consent) diperoleh di awal kuesioner, seluruh data dilaporkan secara agregat untuk menjaga anonimitas dan digunakan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.

Instrumen dirancang berdasarkan kerangka Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) dengan empat pilar literasi digital CABE, (Cakap, Aman, Budaya, Etika) yang selaras dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dan kerangka teoretis literasi digital sektor publik yang memandang literasi digital sebagai konstruk multidimensi (Rumata & Nugraha, 2020). Kuesioner terdiri atas 30 butir pernyataan yang merepresentasikan empat pilar literasi digital, yaitu Etika Digital (8 butir), Budaya Digital (7 butir), Keamanan Digital (8 butir), dan Kecakapan Digital (7 butir) yang mengukur persepsi dan praktik literasi digital dalam konteks kerja maupun kehidupan sehari-hari. Pengukuran menggunakan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju), sesuai standar penelitian literasi digital (Na-Nan et al., 2019; Nikou et al., 2022). Validitas isi instrumen dilakukan melalui penelaahan kesesuaian butir dengan indikator empat pilar CABE dan dimensi Literasi Digital IMDI, kemudian diperkuat melalui expert judgement oleh pihak yang memahami bidang literasi digital, kediklatan ASN, dan metodologi survei. Masukan hasil penelaahan digunakan untuk memperjelas redaksi butir, mengurangi tumpang tindih indikator, dan memastikan keterukuran setiap pernyataan. Empat butir tambahan mengukur persepsi terhadap Mata Pelatihan Agenda 3 tentang Smart ASN, mengacu pada pentingnya menghubungkan kompetensi dengan transfer pelatihan ke lingkungan kerja (Shukla et al., 2023).

Analisis kuantitatif dilakukan dengan menghitung skor rerata tiap pilar dan indeks komposit sebagai rerata dari keempat pilar CABE, memungkinkan perbandingan proporsional antardimensi (Rumata & Nugraha, 2020). Skor dikategorikan ke dalam tiga tingkatan: tinggi (≥4), menengah (3 hingga <4), dan rendah (<3), mengacu pada praktik klasifikasi yang berlaku dalam pengukuran literasi digital nasional. Uji reliabilitas internal dilakukan menggunakan koefisien Cronbach’s alpha untuk tiap pilar. Mengingat keterbatasan ukuran sampel, uji reliabilitas dipandang sebagai langkah metodologis paling layak dari pada analisis faktor lanjutan (Kraiwanit & Terdpaopong, 2024). Hubungan antarpilar literasi digital dianalisis menggunakan korelasi Pearson untuk menguji hipotesis keterkaitan antardimensi literasi digital sebagai konstruk multidimensi yang saling terkait (Hoan, 2024; Setyawan et al., 2025).

Jawaban atas pertanyaan terbuka dianalisis secara eksploratif melalui pengelompokan kata kunci untuk mengidentifikasi tema tantangan dan kebutuhan literasi digital di tempat kerja. Data terbuka tidak diposisikan sebagai analisis kualitatif utama, melainkan sebagai pelengkap untuk menafsirkan hasil kuantitatif. Untuk peningkatan kredibilitas temuan tematik pada penelitian lanjutan, disarankan penerapan double coding secara manual (Khan et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan empiris mengenai persepsi dan praktik literasi digital ASN baru di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pembahasan disusun untuk menjawab tiga rumusan masalah penelitian, yaitu tingkat literasi digital ASN baru, kekuatan dan area prioritas perbaikan pada setiap pilar, serta keterkaitan antarpilar literasi digital dan implikasinya terhadap kesiapan transformasi digital sektor publik. Pertanyaan terbuka digunakan sebagai informasi pendukung untuk memperjelas konteks temuan kuantitatif, bukan sebagai analisis kualitatif utama.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital ASN baru berada pada kategori tinggi (≥4) secara agregat. Indeks literasi digital komposit berbasis pilar CABE mencapai rerata 4,62 pada skala 1–5, mendekati batas atas skala pengukuran. Hampir seluruh responden termasuk dalam kategori tinggi, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa generasi awal birokrasi memiliki paparan teknologi yang lebih intensif dan kesiapan awal yang relatif baik untuk bekerja dalam lingkungan digital, sebagaimana ditemukan pada studi literasi digital di kalangan mahasiswa dan kelompok usia produktif awal (Hidayatullah et al., 2024; Nuryadi & Widiatmaka, 2023). Namun demikian, studi terkait administrasi publik menegaskan bahwa skor agregat yang tinggi tidak serta-merta mencerminkan kesiapan organisasi secara menyeluruh, karena literasi digital aparatur merupakan konstruk multidimensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang perlu diinstitusionalisasikan dalam praktik kerja (Çetindamar & Abedin, 2020; Rumata & Nugraha, 2020).

Profil Indeks Literasi Digital ASN Baru

Penghitungan indeks literasi digital komposit menunjukkan bahwa ASN baru BRIN memiliki tingkat literasi digital yang tinggi, dengan proporsi dominan pada kategori tinggi dan proporsi sangat kecil pada kategori menengah (Gambar 1). Dari total 59 responden, 56 responden (94,92%) berada pada kategori tinggi dan 3 responden (5,08%) pada kategori menengah, sementara tidak ditemukan responden pada kategori rendah.

Capaian ini relatif lebih tinggi dibandingkan skor rata-rata Indeks Literasi Digital Indonesia yang dilaporkan secara nasional dan masih berada pada kategori menengah. Perbedaan capaian tersebut perlu dipahami secara kontekstual, mengingat responden penelitian merupakan ASN baru pada institusi riset pemerintah yang umumnya memiliki latar belakang pendidikan tinggi serta tingkat paparan dan intensitas penggunaan teknologi digital yang lebih besar dibandingkan populasi masyarakat umum.

Dominasi responden pada kategori tinggi menunjukkan bahwa ASN baru BRIN memiliki kesiapan awal yang baik dalam mendukung transformasi digital organisasi. Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan karakteristik responden sebagai ASN baru pada institusi riset pemerintah yang relatif dekat dengan penggunaan teknologi digital, pengelolaan data, komunikasi daring, dan kolaborasi berbasis sistem informasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maulana dan Dečman (2025) yang menunjukkan bahwa generasi muda pada seuah birokrasi berpotensi mendorong transformasi digital melalui praktik kerja digital dan kolaborasi lintas unit. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik karena menyajikan bukti empiris pada level mikro-organisasi, yaitu ASN baru di lembaga riset pemerintah. Meskipun demikian, skor yang tinggi perlu ditafsirkan secara hati-hati karena instrumen berbasis penilaian diri dapat memunculkan kecenderungan skor terkonsentrasi pada kategori tinggi, sebagaimana juga dicatat oleh Rumata dan Nugraha (2020). Oleh karena itu, skor komposit dalam penelitian ini lebih tepat dimaknai sebagai indikator kesiapan awal, bukan sebagai bukti kematangan operasional seluruh aspek literasi digital.

Statistik Deskriptif dan Reliabilitas per Pilar Literasi Digital

Analisis statistik deskriptif per pilar menunjukkan variasi capaian literasi digital ASN baru (lihat Tabel 1 dan Gambar 2). Pilar Etika Digital mencatat rerata tertinggi (M = 4,76), diikuti oleh Budaya Digital (M = 4,642) dan Kecakapan Digital (M = 4,637). Tingginya skor Etika Digital mengindikasikan kesadaran normatif yang kuat terkait tanggung jawab, kepatuhan regulasi, dan etika berinteraksi di ruang digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya etika digital dalam menjaga kualitas layanan publik, mencegah penyalahgunaan informasi, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan digital (Setyarto et al., 2025; Sutalhis & Novaria, 2024a).

Tabel 1. Statistik deskriptif skor pilar

Variabel	Mean	SD	Min	Max
Etika	4.758	0.292	3.750	5.000
Budaya	4.642	0.342	4.000	5.000
Keamanan	4.451	0.476	3.375	5.000
Kecakapan	4.637	0.396	3.571	5.000
Indeks CABE	4.622	0.316	3.884	5.000

Pilar Budaya Digital juga menunjukkan skor tinggi dan relatif homogen, yang mencerminkan persepsi positif terhadap nilai kolaborasi, keterbukaan, dan komunikasi konstruktif di lingkungan kerja digital. Temuan ini selaras dengan Ghozi dan Shodiq (2025) yang menempatkan nilai BerAKHLAK sebagai budaya kerja ASN dalam pelayanan publik, khususnya pada unsur adaptif dan kolaboratif. Dalam konteks BRIN, skor budaya digital yang tinggi menunjukkan bahwa ASN baru telah memiliki modal sosial untuk bekerja secara terbuka, berbagi informasi, dan berinteraksi secara produktif melalui media digital. Namun, capaian ini tetap perlu diterjemahkan ke dalam praktik organisasi, misalnya melalui standar komunikasi digital, tata kelola kolaborasi lintas unit, dan pembiasaan penggunaan kanal kerja resmi. Dalam perspektif transformasi organisasi, budaya digital dipandang sebagai faktor kunci yang memengaruhi penerimaan teknologi dan inovasi oleh pegawai, di samping ketersediaan infrastruktur dan sistem informasi (Dukić et al., 2016; Zhan & Xie, 2025). Temuan ini memperkuat argumen bahwa literasi digital aparatur bukan hanya bersifat kompetensi individu, melainkan terwujud dalam norma dan praktik kolektif organisasi.

Berbeda dengan pilar lainnya, Keamanan Digital menunjukkan rerata terendah (M = 4,451) sekaligus simpangan baku terbesar (SD = 0,476), meskipun masih berada dalam kategori tinggi. Variasi ini mengindikasikan adanya ketidakteraturan pemahaman maupun praktik keamanan digital di antara ASN baru. Pola tersebut konsisten dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa kesadaran risiko dan penerapan praktik keamanan digital sering kali tertinggal dibandingkan keterampilan operasional digital (Gumanti & Uluputty, 2023; Irina, 2020). Temuan ini juga sejalan dengan literatur yang menempatkan keamanan digital sebagai dimensi yang relatif lebih lemah dibandingkan kecakapan teknis, meskipun keduanya saling terkait dalam kerangka kompetensi digital sektor publik (Setyawan et al., 2025; Sutalhis & Novaria, 2024b). Tingginya nilai reliabilitas internal pada pilar ini (α > 0,80; lihat Tabel 2) menegaskan bahwa variasi tersebut mencerminkan perbedaan nyata perilaku responden, bukan kelemahan instrumen.

Gambar 2. Rerata Skor Literasi Digital ASN Baru per Pilar

Dalam perspektif teoretis, posisi keamanan digital sebagai pilar dengan capaian relatif paling rendah mencerminkan adanya ketimpangan antara penguasaan keterampilan operasional digital dan internalisasi praktik protektif di kalangan ASN baru. Temuan ini menguatkan literatur yang menyatakan bahwa generasi dengan tingkat paparan teknologi yang tinggi tidak secara otomatis memiliki kesadaran risiko digital yang memadai, terutama dalam konteks organisasi publik yang diatur oleh prosedur dan regulasi formal (Gumanti & Uluputty, 2023; Irina, 2020). Dengan demikian, keamanan digital perlu dipahami bukan semata sebagai aspek teknis, melainkan sebagai praktik organisasional yang menuntut pembiasaan, penguatan tata kelola, dan dukungan lingkungan kerja.

Temuan mengenai keterkaitan positif antarpilar literasi digital tidak dimaknai sebagai pembentukan teori baru, melainkan sebagai penguatan empiris terhadap kerangka literasi digital aparatur sebagai konstruk multidimensional yang saling terkait. Hasil ini memperlihatkan bahwa kecakapan teknis, keamanan digital, etika digital, dan budaya digital tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dalam membentuk kesiapan aparatur pada fase awal karier. Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian ini bersifat konfirmatif dan kontekstual, yaitu memperluas penerapan pendekatan socio-technical dan capability-oriented pada konteks ASN baru di institusi riset pemerintah (Çetindamar et al., 2024; Çetindamar & Abedin, 2020).

Tabel 2. Reliabilitas internal (Cronbach’s alpha)

Skala	Alpha
Etika	0.787
Budaya	0.745
Keamanan	0.854
Kecakapan	0.840
(Evaluasi pelatihan) P1–P4	0.799

Pilar Kecakapan Digital mencatat rerata tinggi dengan reliabilitas sangat baik, menandakan penguasaan keterampilan dasar penggunaan perangkat dan aplikasi digital. Temuan ini sejalan dengan literatur yang mengaitkan kecakapan digital dengan kesiapan kerja dan keterlibatan pegawai di lingkungan digital (Chan et al., 2021; Nikou et al., 2022; Nuranita & Restendi, 2022). Namun, keberadaan sebagian kecil responden pada kategori menengah menunjukkan perlunya penguatan kompetensi lanjutan, khususnya dalam pemecahan masalah teknis dan analisis data, agar keterampilan operasional dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (Dingelstad et al., 2022).

Profil keterkaitan capaian keempat pilar tersebut secara visual ditampilkan melalui Radar Chart CABE (Gambar 3), yang memperlihatkan bentuk profil literasi digital yang relatif seimbang dengan sedikit pelemahan pada pilar Keamanan Digital.

Gambar 3. Radar Chart Profil Literasi Digital CABE

Keterkaitan Antarpilar Literasi Digital

Analisis korelasi Pearson menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan sedang hingga kuat antara seluruh pilar literasi digital (Tabel 3 dan Gambar 4).

Hasil analisis ini mengonfirmasi hipotesis penelitian yang menyatakan adanya hubungan signifikan dan positif antara keempat pilar literasi digital ASN baru. Korelasi terkuat ditemukan antara Kecakapan Digital dan Keamanan Digital (r = 0,676), yang mengindikasikan bahwa peningkatan keterampilan teknis cenderung diikuti oleh kesadaran dan praktik keamanan digital yang lebih baik. Temuan ini sejalan dengan kerangka kompetensi digital internasional seperti DigComp, yang menempatkan keamanan sebagai domain yang terintegrasi dengan penggunaan teknologi dan pemecahan masalah (Setyawan et al., 2025).

Gambar 4. Korelasi Pearson Antar Pilar Literasi Digital

Tabel 3. Matriks Korelasi Pearson Antar Pilar Literasi Digital

Pilar Literasi Digital	Statistik	Etika Digital	Budaya Digital	Keamanan Digital	Kecakapan Digital
Etika Digital	Pearson Correlation	1	,571**	,599**	,460**
	Sig. (2-tailed)		0	0	0
	Keterangan	59	Signifikan berkorelasi	59	59
Budaya Digital	Pearson Correlation	,571**	1	,647**	,573**
	Sig. (2-tailed)	0		0	0
	Keterangan	59	59	Signifikan berkorelasi	59
Keamanan Digital	Pearson Correlation	,599**	,647**	1	,676**
	Sig. (2-tailed)	0	0		0
	Keterangan	59	59	59	Signifikan berkorelasi
Kecakapan Digital	Pearson Correlation	,460**	,573**	,676**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0
	Keterangan	59	Berkorelasi	Signifikan berkorelasi	59
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4. Ringkasan Butir Literasi Digital dengan Skor Rerata Terendah

Pilar	Kode Butir	Deskripsi Ringkas Butir	Rerata	Kategori
Keamanan Digital	S6	Mengetahui cara melaporkan konten atau akun mencurigakan/melanggar hukum	4,14	Tinggi
Kecakapan Digital	K6	Mampu memecahkan masalah teknis dasar pada perangkat/aplikasi digital	4,22	Tinggi
Keamanan Digital	S7	Melakukan pencadangan (backup) data kerja secara berkala	4,32	Tinggi
Etika Digital	E7	Memahami dan menerapkan regulasi digital (mis. UU ITE)	4,34	Tinggi
Keamanan Digital	S1	Menggunakan kata sandi kuat dan berbeda untuk akun penting	4,34	Tinggi
Keamanan Digital	S4	Memperbarui sistem operasi dan aplikasi secara berkala	4,36	Tinggi
Keamanan Digital	S2	Mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA) pada akun penting	4,39	Tinggi
Budaya Digital	C5	Memperhatikan aspek inklusivitas dan aksesibilitas digital	4,44	Tinggi

Evaluasi Pelatihan dan Temuan Kualitatif

Hasil evaluasi terhadap materi pelatihan Agenda 3 Latsar tentang Smart ASN menunjukkan persepsi yang sangat positif, dengan skor rerata evaluasi berada pada kategori tinggi (lihat Tabel 5). Tingginya permintaan pelatihan lanjutan mengindikasikan kesadaran bahwa literasi digital adalah kompetensi dinamis yang memerlukan pembaruan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa efektivitas transfer pelatihan ke praktik kerja sangat dipengaruhi oleh kesesuaian materi, dukungan organisasi, dan kesempatan penerapan dalam lingkungan kerja (Shukla et al., 2023).

Analisis jawaban terbuka memperkuat temuan kuantitatif dengan menyoroti tantangan struktural dan organisasional, seperti keterbatasan lisensi perangkat lunak, akses data, keamanan digital, dan infrastruktur. Literatur menunjukkan bahwa kesiapan transformasi digital organisasi publik sangat bergantung pada ketersediaan enabling environment, termasuk infrastruktur, dukungan teknis, dan kebijakan organisasi yang konsisten (Kraiwanit & Terdpaopong, 2024; Zhan & Xie, 2025). Dengan demikian, temuan kualitatif menegaskan bahwa penguatan literasi digital ASN perlu disertai intervensi organisasi yang mendukung, agar kompetensi individu dapat dikonversi menjadi kinerja dan inovasi layanan publik yang berkelanjutan.

Tabel 5. Statistik Deskriptif Evaluasi Pelatihan Agenda 3 Latsar (Smart ASN)

Aspek Evaluasi Pelatihan Smart ASN	Rerata	Simpangan Baku	Kategori
Manfaat materi pelatihan bagi pemahaman literasi digital	4,61	0,53	Tinggi
Relevansi studi kasus dengan tugas dan konteks kerja	4,54	0,56	Tinggi
Kesiapan menerapkan literasi digital pascapelatihan	4,58	0,50	Tinggi
Kebutuhan pelatihan lanjutan literasi digital	4,56	0,49	Tinggi
Rerata total evaluasi pelatihan	4,57	0,52	Tinggi

Implikasi Temuan terhadap Transformasi Digital Organisasi Publik

Implikasi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan, bukan pembentukan, teori literasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital ASN baru dapat dipahami sebagai kapasitas awal yang multidimensional dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam praktik kerja organisasi. Temuan ini mendukung kerangka yang menempatkan literasi digital pegawai sebagai kapasitas organisasional yang berkembang melalui interaksi antara kompetensi individu, tata kelola, prosedur kerja, dan budaya organisasi (Cordella et al., 2024; Dukić et al., 2016).

Lebih lanjut, dengan berfokus pada ASN baru di institusi riset pemerintah, penelitian ini memperluas cakupan kajian literasi digital sektor publik yang selama ini didominasi pendekatan makro dan normatif. Secara konseptual, temuan ini menunjukkan bahwa fase awal karier aparatur merupakan periode strategis dalam pembentukan praktik literasi digital yang berkelanjutan, sehingga intervensi pada tahap ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang bagi kesiapan transformasi digital organisasi publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menjawab tiga rumusan masalah, yaitu tingkat literasi digital ASN baru di BRIN, kekuatan dan kelemahan pada masing-masing pilar literasi digital, serta keterkaitan antarpilar literasi digital dalam mendukung kesiapan transformasi digital sektor publik. Dalam penelitian ini, ASN baru merujuk pada CPNS BRIN yang berada pada fase awal karier birokrasi dan mengikuti Pelatihan Dasar CPNS, sehingga dapat dipandang sebagai kelompok strategis dalam pembentukan kebiasaan kerja digital, etika penggunaan teknologi, dan praktik keamanan informasi di lingkungan organisasi publik.

Menjawab rumusan masalah pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN baru di BRIN memiliki tingkat literasi digital yang relatif tinggi pada empat pilar CABE, yaitu kecakapan digital, keamanan digital, etika digital, dan budaya digital. Temuan ini mengindikasikan bahwa ASN baru memiliki modal awal yang memadai untuk mendukung agenda transformasi digital sektor publik, khususnya dalam konteks lembaga riset pemerintah yang banyak bertumpu pada penggunaan teknologi digital, pengelolaan data, komunikasi daring, dan kolaborasi berbasis sistem informasi. Dengan demikian, literasi digital ASN baru dapat diposisikan sebagai salah satu indikator awal kesiapan sumber daya manusia aparatur dalam menghadapi tuntutan transformasi digital organisasi.

Menjawab rumusan masalah kedua, kekuatan utama literasi digital ASN baru tampak pada etika digital, budaya digital, dan kecakapan digital. Tingginya skor etika digital menunjukkan adanya kesadaran normatif terhadap tanggung jawab, kepatuhan, dan perilaku etis di ruang digital. Skor budaya digital yang tinggi mencerminkan kesiapan awal untuk bekerja secara kolaboratif dan adaptif dalam lingkungan digital. Sementara itu, kecakapan digital yang relatif tinggi menunjukkan bahwa ASN baru telah memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat, aplikasi, dan media digital. Namun demikian, keamanan digital menjadi area prioritas perbaikan karena memperoleh rerata terendah dan variasi respons terbesar dibandingkan pilar lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa penguasaan teknologi digital belum sepenuhnya diikuti oleh pembiasaan praktik keamanan digital yang merata, seperti perlindungan akun, pencadangan data, pelaporan konten mencurigakan, dan penerapan perilaku aman dalam bekerja secara digital.

Menjawab rumusan masalah ketiga, hasil korelasi menunjukkan bahwa seluruh pilar literasi digital memiliki hubungan positif dan signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa literasi digital ASN baru merupakan konstruk multidimensional yang saling berkaitan, bukan sekadar kumpulan keterampilan teknis yang berdiri sendiri. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan teori baru, melainkan memperkuat pemahaman teoretis bahwa literasi digital aparatur perlu dipahami sebagai kapasitas yang terbentuk melalui keterkaitan antara kecakapan teknis, kesadaran keamanan, etika penggunaan teknologi, dan budaya kerja digital. Oleh karena itu, pengembangan literasi digital ASN sebaiknya dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui pelatihan penggunaan teknologi, tetapi juga melalui penguatan tata kelola, etika digital, budaya kolaborasi, dan prosedur keamanan informasi.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar empiris bagi penyusunan program pengembangan kapasitas ASN yang lebih terarah, terutama dalam memperkuat keamanan digital, pemecahan masalah teknis dasar, dan pembiasaan praktik kerja digital yang aman. Bagi organisasi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai baseline untuk merancang pelatihan lanjutan, menyusun kebijakan tata kelola digital, serta mengintegrasikan literasi digital ke dalam program pengembangan kompetensi ASN sejak fase awal karier. Dengan demikian, penguatan literasi digital tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan individu, tetapi juga pada pembentukan budaya kerja digital yang aman, etis, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Sebagai keterbatasan, penelitian ini hanya dilakukan pada satu institusi riset pemerintah dan menggunakan desain potong lintang, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, pengukuran literasi digital berbasis penilaian diri responden berpotensi menghasilkan kecenderungan skor tinggi. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan berbagai instansi pemerintah, menggunakan desain longitudinal, serta menguji pengaruh faktor organisasi, kepemimpinan, budaya kerja, dan dukungan teknologi terhadap perkembangan literasi digital aparatur. Pendekatan tersebut diperlukan agar pemahaman mengenai literasi digital ASN tidak hanya menggambarkan kesiapan awal individu, tetapi juga menjelaskan bagaimana literasi digital berkembang dan terinstitusionalisasi dalam praktik kerja organisasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul-Salam, A., Adam, I. O., Alhassan, M. D., Umar, A. G., & Nterful, J. (2024). Examining the Linkages Between Digitalisation, Public Service Delivery and Corruption in Ghana. Transforming Government People Process and Policy, 18(2), 241–256. https://doi.org/10.1108/tg-01-2023-0002

Aminah, S., & Saksono, H. (2021). Digital Transformation of the Government: A Case Study in Indonesia. Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication, 37(2), 272–288. https://doi.org/10.17576/jkmjc-2021-3702-17

Çetindamar, D., & Abedin, B. (2020). Understanding the Role of Employees in Digital Transformation: Conceptualization of Digital Literacy of Employees as a Multi-Dimensional Organizational Affordance. Journal of Enterprise Information Management, 34(6), 1649–1672. https://doi.org/10.1108/jeim-01-2020-0010

Çetindamar, D., Abedin, B., Gerdsri, N., & Shirahada, K. (2024). Editorial Overview of Digital Literacy of Employees and Organizational Transformation and Innovation. Ieee Transactions on Engineering Management, 71, 7832–7836. https://doi.org/10.1109/tem.2023.3322182

Chan, A. J., Hooi, L. W., & Ngui, K. S. (2021). Do Digital Literacies Matter in Employee Engagement in Digitalised Workplace? Journal of Asia Business Studies, 15(3), 523–540. https://doi.org/10.1108/jabs-08-2020-0318

Cordella, A., Gualdi, F., & Laar, M. v. d. (2024). Digital Skills Within the Public Sector: A Missing Link to Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). Information Polity, 29(1), 13–33. https://doi.org/10.3233/ip-230008

Dingelstad, J., Borst, R. T., & Meijer, A. (2022). Hybrid Data Competencies for Municipal Civil Servants: An Empirical Analysis of the Required Competencies for Data-Driven Decision-Making. Public Personnel Management, 51(4), 458–490. https://doi.org/10.1177/00910260221111744

Dukić, D., Đukić, G., & Bertović, N. (2016). Public Administration Employees’ Readiness and Acceptance of E-Government. Information Development, 33(5), 525–539. https://doi.org/10.1177/0266666916671773

Espina-Romero, L. (2025). Digital Transformation of the State: A Multivariable Model Applied to the Public Sector in Lima, Peru. Administrative Sciences, 15(9), 365. https://doi.org/10.3390/admsci15090365

Ghozi, A. A., & Shodiq, J. (2025). Core value BerAKHLAK Aparatur Sipil Negara sebagai nilai-nilai budaya kerja dalam pelayanan publik. Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta, 6(1), 1–15. https://doi.org/10.53800/kvht8708

Gumanti, Z. N., & Uluputty, I. (2023). Digital Literacy of the State Civil Apparatus in the Administrative Services Unit (ULA) of the Ministry of Home Affairs. Indonesian Journal of Librarianship, 91–106. https://doi.org/10.33701/ijolib.v4i1.3315

Hidayatullah, A., Patria, M., & Septanto, H. (2024). Analisis Tingkat Literasi Digital Skill di Kalangan Mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Explore: Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika, 15(1), 104. https://doi.org/10.36448/jsit.v15i1.3626

Hoan, D. M. (2024). Developing Digital Literacy for Vietnamese Civil Servants. Journal of Ecohumanism, 3(3), 1396–1407. https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3601

Irina, N. O. (2020). Research of the Informational Needs of State and Municipal Employees in the University Environment. International Journal of Media and Information Literacy, 5(2). https://doi.org/10.13187/ijmil.2020.2.134

Khan, I., Khan, N., Jazim, F., Al‐Mamary, Y. H., Abdulrab, M., & Al‐Ghurbani, A. M. (2021). The Effect of External Factors in Use of Technology Among Ha’il University Academic Faculty: Evidence From Saudi Arabia. Journal of Applied Research in Higher Education, 14(4), 1319–1339. https://doi.org/10.1108/jarhe-04-2021-0140

Kraiwanit, T., & Terdpaopong, K. (2024). Digital Transformation Model: The Study of the Governmental Agency in a Developing Country. Journal of Governance and Regulation, 13(1, special Issue), 458–470. https://doi.org/10.22495/jgrv13i1siart18

Maulana, R. Y., & Dečman, M. (2025). The Collaborative Digital Transformation Model—The Case of Indonesian Youth. Journal of Public Affairs, 25(4). https://doi.org/10.1002/pa.70077

Na-Nan, K., Roopleam, T., & Wongsuwan, N. (2019). Validation of a Digital Intelligence Quotient Questionnaire for Employee of Small and Medium-Sized Thai Enterprises Using Exploratory and Confirmatory Factor Analysis. Kybernetes, 49(5), 1465–1483. https://doi.org/10.1108/k-01-2019-0053

Nikou, S., Reuver, M. d., & Kanafi, M. M. (2022). Workplace Literacy Skills—How Information and Digital Literacy Affect Adoption of Digital Technology. Journal of Documentation, 78(7), 371–391. https://doi.org/10.1108/jd-12-2021-0241

Nuranita, R., & Restendi, D. (2022). Urgensi literasi digital bagi widyaiswara. Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta, 2(1), 92–99. https://doi.org/10.53800/wawasan.v2i1.74

Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2023). Strengthening civic literacy among students through digital literacy in society 5.0. Journal of Education and Learning (EduLearn), 17(2), 215–220. https://doi.org/10.11591/edulearn.v17i2.20746

Rumata, V. M., & Nugraha, D. A. (2020). Rendahnya Tingkat Perilaku Digital ASN Kementerian Kominfo: Survei Literasi Digital Pada Instansi Pemerintah. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies), 4(2), 467. https://doi.org/10.25139/jsk.v4i2.2230

Saragih, H. (2025). The Role of Digital Transformation in Enhancing Performance and Security of Technology Infrastructure in Public Institutions. Edelweiss Applied Science and Technology, 9(6), 679–686. https://doi.org/10.55214/25768484.v9i6.7865

Setyarto, D. B., Alimuddin, A., Mulyaningsih, M., & Judijanto, L. (2025). The Role of E-Government in Increasing Transparency and Accountability of Public Administration in the Digital Era. Edelweiss Applied Science and Technology, 9(2), 1771–1783. https://doi.org/10.55214/25768484.v9i2.4908

Setyawan, Y. F., Gumilar, A., Apriliani, I., & Bhaskoro, F. (2025). Nexus Between Digital Competency Level and Performance Level of State Civil Apparatus. Journal La Sociale, 6(2), 293–308. https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v6i2.1832

Shukla, A., Dash, S. S., & Kumar, A. (2023). Factors Affecting Transfer of Online Training: A Systematic Literature Review and Proposed Taxonomy. Human Resource Development Quarterly, 35(3), 363–390. https://doi.org/10.1002/hrdq.21518

Sutalhis, M., & Novaria, E. (2024a). Literasi Digital Dan Pelayanan Publik Yang Baik. Academia Jurnal Inovasi Riset Akademik, 4(1), 17–23. https://doi.org/10.51878/academia.v4i1.2812

Sutalhis, M., & Novaria, E. (2024b). Literasi Digital Dan Pelayanan Publik Yang Baik. Academia Jurnal Inovasi Riset Akademik, 4(1), 17–23. https://doi.org/10.51878/academia.v4i1.2812

Zhan, X., & Xie, S. (2025). Linking Workplace Digitalization to Work Engagement: Evidence From China Public Sector Organizations. Frontiers in Psychology, 16. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1455250