PENDAHULUAN

Balai Diklat Keagamaan Jakarta (BDK Jakarta) sudah menyelenggarakan Diklat Jarak Jauh (PJJ) Online sejak tahun 2012. Model yang dikembangkan adalah Diklat fully online dimana seluruh peserta mengikuti kegiatan kediklatan mulai dari pendaftaran (registrasi), mengikuti kegiatan belajar, mengerjakan tugas dan penilaian dilakukan melalui jaringan internet. Melalui model Diklat ini pegawai Kementerian Agama yang berada di wilayah kerja BDK Jakarta yaitu DKI Jakarta, Banten dan Kalimantan Barat memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk mengikuti diklat. Selain itu, melalui model Diklat ini pegawai dapat mengikuti Diklat tanpa harus meninggalkan tempat tugas.

Model Diklat ini telah memberi kontribusi terhadap peningkatan kuantitas, kualitas, efesiensi dan efektifitas layanan kediklatan di BDK Jakarta. Dari segi kuantitas secara keseluruhan telah terjadi peningkatan jumlah kelas dan jumlah alumnus setiap tahun. Dari segi kualitas memiliki banyak kelebihan. Diantaranya materi diklat disajikan sampai ke tataran praktik. Dalam rentang waktu 20 sampai 30 hari peserta dipandu untuk menguasai pengetahuan dan latihan menerapkannya dalam pekerjaan nyata sampai ke tahap produk berbentuk dokumen, video atau benda. Berbeda dengan DTS yang hanya 6 hari dimana materi pelatihan lebih banyak tidak sampai kepada produk namun baru sampai pada tataran latihan penerapan.

Keunggulan PJJ online dirasakan pada era pandemi Covid-19. Karakter PJJ Online dapat menyajikan pembelajaran asinkronus sehingga dapat dibuka peserta kapan saja dan dari mana saja menjadikan model ini bukan hanya sekedar alternatif melainkan sebagai sebuah solusi.

Namun demikian disamping sisi baik tersebut masih ditemukan banyak kekurangannya. Beberapa kekurangan diantaranya masih minimnya jenis diklat, materi yang kurang dalam, tampilan LMS masih kaku, media kurang beragam, masih terjadi keterlambatan layanan tutor dan admin dan sajian kegiatan pembelajaran kurang beragam dan kreatif sehingga mungkin menyebabkan kebosanan.

Sebagai sebuah inovasi yang memiliki prospek strategis PJJ Online di BDK Jakarta terus dikembangkan. Pengembangan dimulai dari pengumpulan informasi melalui berbagai penelitian. Beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya disertasi mengenai pengembangan sistem pembelajaran online materi penilaian hasil belajar (Setiawati, 2014), upaya meningkatkan jumlah lulusan melalui revisi desain instruksional (Suryadi, 2017), desertasi dengan tema penerapan experiential learning pada DJJ di Balai Diklat keagamaan Jakarta (Asip, 2019), (Asip & Wibawa, 2019), pengukuran mutu DJJ mengggunakan ESS (Asip et al., 2019), analisis kesulitan belajar pada DJJ (Setiawati, 2020) dan evaluasi formatif desain instruksional DJJ (Suryadi, 2020).

Hasil penelitian telah memberikan informasi untuk mengembangkan inovasi di bidang instruksional seperti perbaikan sruktur kurikulum, materi, media dan prosedur penyeleggaraan.

Namun demikian, hasil penelitian tersebut belum lengkap karena belum menyentuh faktor peserta. Banyak faktor kepesertaan yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar online pada orang dewasa. Beberapa faktor diantaranya, kemandirian belajar, pengalaman belajar, kesiapan belajar dan motivasi internal (Cercone, 2008), (Pozdnyakova & Pozdnyakov, 2017), (Ng & Baharom, 2018).

Faktor lain yang berpengaruh pada pembelajaran orang dewasa adalah faktor demografis yaitu geografis, gender, ras, status perkawinan, dan keberadaan anak (Rockinson-Szapkiw J. et al., 2019). Mengutip pernyataan Bates (2016), seorang ahli pembelajaran online dari Kanada menegaskan bahwa “No institution can now afford to ignore demographics in its strategic planning, and in no area is this more true than in plans for online learning” (Bates, 2016). Bates menjelaskan bahwa faktor demografis pada pembelajaran orang dewasa tidak bisa diabaikan.

Balai Diklat Keagamaan Jakarta belum memiliki informasi yang komprehensif mengenai profil demografi tersebut sehingga belum memiliki landasan empiris untuk mengembangakn program PJJ yang lebih ramah peserta. Penelitian-penelitian yang dilakukan lebih banyak mengambil fokus pada desain instruksional dalam bentuk disertasi dan article jurnal yang ditulis Asip, Suryadi dan Setiawati (2014), Suryadi (2017), Asip ( 2019), Asip & Wibawa (2019); Asip et al. ( 2019), Setiawati (2020), Suryadi (2020).

Berdasarkan kebutuhan tersebut dilakukan sebuah penelitian yang dapat merekam profil demografi peserta PJJ secara komprehensif. Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut: Bagaiman profil demografi peserta PJJ BDK Jakarta? Yang dimaksud dengan profil demografi dalam penelitian ini adalah keragaman wilayah/geografi, usia, status kepegawaian, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, pangkat, golongan dan instansi.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan telaah terhadap data base peserta PJJ pada 4 tahun terakhir. Informasi hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam membuat kebijakan penyelengaraan PJJ khususnya di BDK Jakarta dan umumnya dalam penyelenggaraan pelatihan online sejenis.

METODE

Penelitian bersifat ex post facto menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian dilaksanakan bulan September dan Oktober 2021. Data yang dikaji adalah daftar peserta DJJ/PJJ yang mendaftar secara mandiri melalui fasilitas registrasi online yang teredia dalam LMS. Data diunduh dari LMS BDK Jakarta tahun 2018-2021. Alasan pengambilah data 4 tahun terakhir karena data tahun sebelumnya kurang lengkap sehingga tidak memberikan informasi yang komprehensif.

Data diolah menggunakan statsitik deskriptif. Data dikelompokkan berdasarkan ragam demografi kemudian disajikan dalam grafik atau tabel untuk dibandingkan dan diinterpretasikan. Penelitian dimulai dengan menyusun rancangan penelitian, mengumpulkan data, verifikasi data, mengolah data, meyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik, membahas, merumuskan kesimpulan dan menyusun laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peneliti mengunduh data dari LMS DJJ/PJJ tahun 2018 sampai 2021. Pengolahan data menggunakan statistik deskiptif dengan Microsoft Excel mulai pertengahan September sampai minggu kedua Oktober 2021.

Data yang diperoleh tidak sempurna pada setiap keragaman demografi. Data yang digunakan hanya data yang lengkap saja sehingga jumlah peserta untuk setiap keragaman demografi berbeda-beda. Misalnya jumlah peserta yang datanya lengkap pada keragaman gender berjumlah 500, tapi jumlah peserta yang datanya lengkap mengenai golongan hanya 450. Hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik pada setiap keragaman demografi berikut.

1. Jumlah Peserta Setiap Tahun

Jumlah peserta PJJ bertambah setiap tahun. Dinamika perubahan dapat dilihat dalam Gambar 1.

Gambar 1 Grafik Dinamika Jumlah Peserta 4 Tahun Terakhir

2. Peserta Per Wilayah

Apabila dilihat per wilayah perbandingan jumlah peserta setiap tahun terlihat memiliki pola yang statis dimana jumah peserta dari DKI Jakarta selalu paling banyak diikuti Banten dan terakhir Kalimantan Barat seperti tergambar dalam Gambar 2.

Gambar 2 Diagram Jumlah Peserta per Provinsi

Apabila disajikan dalam bentuk persentase maka dapat dirangkum seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 Perkembangan Jumlah Peserta 4 Tahun Terakhir

	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Banten	41.24	43.41	32.88	37.86	38.85
DKI	43.54	50.33	54.48	52.97	50.33
Kalbar	15.22	6.26	12.64	9.17	10.82

3. Usia

Usia peserta dikelmpokkan kedalam enam kelompok dimulai dari usia kurang dari 20 tahun sampai usia lebih dari 60 tahun. Persentase kelompok usia stiap tahun dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2 Peserta Berdasarkan Usia

Rentang	Jumlah				Rata- rata
Rentang	2018	2019	2020	2020	Rata- rata
<20	0.39	0.33	0.00	0.09	0.20
21-30	41.04	6.23	42.62	19.06	27.24
31-40	47.98	33.06	31.93	25.82	34.70
41-50	10.40	49.47	12.51	38.16	27.64
51-60	0.19	10.91	12.95	16.64	10.17
>60	1.00	0.00	0.00	0.22	0.30

Data dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa peserta terbanyak pada kelompok usia antara 31 sampai 40 tahun.

4. Jenis Kelamin

Dari aspek keragaman jenis kelamin setiap tahun wanita selalu lebih banyak dari pada laki-laki seperti pada Gambar 3.

Gambar 3 Jenis kelamin peserta

Secara keseluruhan rata-rata persentase laki-laki dan perempuan seperti pada Tabel 3.

Tabel 3 Peserta Berdsarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Rata-rata %
Laki-laki	37.14
Perempuan	62.86

5. Tingkat Pendidikan

Data mengenai tingkat pendidikan peserta kurang lengkap karena banyak peserta yang tidak mencantumkan gelar, atau memang belum memiliki gelar. Untuk mengakomodasinya kelompok ini dikelompokkan kedalam katogori Tanpa Gelar. Persentase jumlah setiap tingkat pendidikan dan setiap tahun dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4 Peserta Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah				Rata-rata
Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Tanpa Gelar	0.72	5.55	5.84	6.22	4.58
S1	77.17	76.75	70.32	74.02	74.57
S2	22.10	17.54	23.41	19.76	20.70
S3	0.00	0.16	0.43	0.00	0.15

Data dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan peserta didominasi oleh S1 sebanyak 74% dan selanjutnya S2 sebanyak 20.70 %. Sedangkan S3 hanya 0.15%.

6. Status Kepegawaian

Database menunjukkan keragaman peserta dalam hal status kepegawaian. Jumlah Non-PNS sudah megikuti pelatihan sejak 2018, bahkan sebelumnya. Porsinya semakin meningkat meskipun belum konsisten seperti pada Gambar 4.

Gambar 4 Jumlah Berdasarkan Status Kepegawaian

Apabila dirata-ratakan secara keseluruhan persentase peserta dengan status non-PNS sebanyak 18% seperti terlihat dalam Gambar 5.

Gambar 5 Persentase Berdasarkan Status Kepegawaian

7. Jabatan

PJJ ditawarkan untuk berbagai jabatan di yang ada di Kementerian Agama baik jabatan structural maupun fungsional. Berdasarkan database teridentifikasi sejumlah 10 jabatan yang mendaftar meskipun tidak semua pelatihan pada jabatan tersebut dapat dilaksanakan. Seperti misalnya untuk jabatan Tutor dan Widyaiswara. Resume jumlah peserta berdasarkan jabatan dapat dilihat dalam Tabel 5.

Tabel 5 Peserta Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
No	Jabatan	2018	2019	2020	2021
1	Dosen	0	0	0	2
2	Guru	491	1132	1178	1849
3	Kamad	5	28	52	88
4	Pengawas	2	31	39	140
5	Penghulu	2	6	13	69
6	Pjt. Struktural	2	1	0	0
7	Penyuluh	20	0	61	362
8	Staf	1	22	30	3
9	Tutor	0	0	0	1
10	Widyaiswara	0	0	0	1
	Jumlah	523	1220	1373	2515

Data dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah peserta didominasi oleh guru.

8. Golongan

Sebagian besar peserta adalah PNS dengan berbagai golongan dan pangkat. Pada database peserta tahun 2018 tidak ditemukan data mengenai golongann dan pangkat sehingga tidak dapat disajikan. Resume jumlah peserta berdasarkan golongan dan pangkat dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Jumlah Peserta Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah
No	Pangkat/ Golongan	2019	2020	2021
1	Pengatur Muda - II/a	4	1	3
2	Pengatur Muda Tk. I - II/b	3	2	2
3	Pengatur - II/c	0	6	1
4	Pengatur Tk. I - II/d	2	4	3
5	Penata Muda - III/a	93	289	476
6	Penata Muda Tk. I - III/b	231	145	173
7	Penata - III/c	308	309	394
8	Penata Tk. I - III/d	212	302	307
9	Pembina - IV/a	140	200	315
10	Pembina Tk. I - IV/b	18	20	54
11	Pembina Utama Muda IV /c	0	0	2
12	Pembina Utama Madya IV/d	0	0	1
	Jumlah	1011	1278	1731

Data dalam Tabel 6 menunjukkan bahwa peserta didominasi oleh pegawai dengan golonga III/a sampai IV/a dengan jumlah tertinggi pada golongan III/c.

9. Instansi

Kelompok peserta berdasarkan instansi dapat dikelompokkan kedalam 17 kelompok. Seperti yang telah terlihat pada kelompok berdasarkan jabatan bahwa peserta terbanyak berasal dari jabatan guru dan jumlah terbanyak diduduki oleh guru MTs dan Guru MAN.

Tabel 7 Jumlah Peserta Berdasarkan Instansi

No	Instansi	2018	2019	2020	2021
1	Kanwil/Kan Kemenag	12	37	52	172
2	Kemenag Pusat	0	0	0	5
3	KUA	28	6	72	389
4	Madrasah Diniyah	0	0	0	34
5	Majlis Talim	0	0	0	5
6	MAN	174	224	254	407
7	MAS	24	48	24	105
8	MIN	21	100	131	154
9	MIS	73	176	118	143
10	MTsN	162	295	437	604
11	MTsS	34	92	119	247
12	Pergutuan tunggi	0	0	0	2
13	RA	4	184	81	100
14	SD	3	30	56	63
15	Sekolah Luar negeri	1	0	4	0
16	SMA/SMK	0	15	11	14
17	SMP	1	16	23	56

Data dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat guru Agama yang bertugas di sekolah umum (SD, SMP, SMA dan SMK) yang mengikuti PJJ. Bahkan terdapat guru dari sekolah di luar negeri.

Pembahasan

1. Jumlah Peserta

Jumlah peserta PJJ di BDK Jakarta meningkat setiap tahun. Terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan hampir dua kali lipat dari tahun 2020 ke 2021.

Peningkatan jumlah peserta per tahun dipengaruhi tiga hal utama. Pertama jumlah Angkatan yang disediakan dalam anggaran; kedua jumlah pendaftar; ketiga semakin tingginya pegawai yang melek digital. Ada kemungkinan juga terdapat pengaruh regulasi pada sistem kepegawaian nasional bahwa pada setiap jabatan fungsional ASN membutuhkan angka kredit untuk naik ke golongan/pangkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan catatan statistik jumlah peserta PJJ mulai tahun 2013 terjadi lonjakan peserta mulai tahun 2019. Lonjakan jumlah peserta tersebut lebih cenderung disebabkan oleh jumlah pendaftar mandiri yang menggambarkan kebutuhan pelatihan dan peningkatan literasi digital. Sedangkan lonjakan berikutnya dari tahun 2019 ke 2020 dan 2021, selain dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan dan literasi digital, juga karena 75% pelatihan disajikan secara online sehingga memaksa para pegawai untuk mengikuti pelatihan online.

Untuk melayani pelatihan online pada masa Pandemi Covid-19 (2020-2021), BDK Jakarta dipaksa untuk meningkatkan jumlah kapasitas bandwidth hampir 10 kali lipat sehingga dapat melayani peserta yang lebih banyak. Kapasitas tersebut memungkinkan akan dapat melayani jumlah peserta PJJ meskipun masa pandemi berakhir.

2. Peserta Per Wilayah

Persentase jumlah peserta dari Banten dan Kalbar tidak linier dengan peningkatan peserta setiap tahun. Persentase jumlah peserta dari Banten lebih kecil pada tahun 2020 dan 2021 dibanding dengan pada tahun 2019 dan 2018. Persentase jumlah peserta dari Kalbar lebih pada tahun 2019 dan 2021 lebih sedikit dari tahun 2018 dan 2020. Bahkan cenderung mengalami penurunan persentase karena tahun 2018 mencapai 15.22% sedangkan tahun 2021 hanya 9.17%.

Sebagai gambaran umum berdasarkan data pada SIMPEG Kementerian Agama tahun 2020 jumlah PNS per wilayah dan persentase setiap wilayah dapat dilihat dalam Tabel 8 (Kemenag, 2020).

Tabel 8 Jumlah PNS Banten-DKI-Kalbar

Wilayah	Jumlah	%
Banten	5903	35.10
DKI	7335	43.62
Kalbar	3578	21.28
Jumlah	16816

Jumlah tersebut belum menggambarkan ASN non-PNS namun sebagai gambaran umum masih memadai sebagai representasi keseluruhan.

Tabel 9 Perbandingn Persentase Jumlah Pegawai dan Jumlah Peserta PJJ

Wilayah	2021	Rata-rata (2018-2021)
Banten	37.86	38.85
DKI	52.97	50.33
Kalbar	9.17	10.82

Apabila dibandingkan antara keterwakilan persentase pegawai secara keseluruhan dengan pegawai yang mengikuti PJJ dapat terlihat kesenjangan yang cukup lebar pada wilayah Kalbar yang seharusnya pegawai yang mengikuti PJJ sekitar 21.28 % namun baru 10.82% saja pada rata-rata keseluruhan selama 4 tahun terakhir. Bahkan di tahun 2021 yang seharusnya berlipat malah menurun sampai 9.17% saja.

3. Usia

Usia peserta terebanyak pada rentang 41-50 (38.16%) dan renang usia 31-40 (25.82%). Data tersebut dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pegawai berada pada usia produktif. Namun demikian terdapat kesenjangan representasi ketika dibandingkan dengan persentase pegawai Kementerian Agama secara keseluruhan pada beberapa rentang usia. Untuk memahaminya dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Perbandingan Persentase Jumlah Pegawai dan Jumlah Peserta PJJ

Peserta Pelatihan		Pegawai 3 Provinsi
Rentang	%		Rentang	%
<20	0.09		<24	0.11
20-30	19.06		24-29	2.57
31-40	25.82		30-39	13.85
41-50	38.16		40-49	42.20
51-60	16.64		50-57	38.72
>60	0.22		>57	2.56

Data pada Tabel 10 mengindikasikan beberapa hal. Pertama, pegawai rentang usia 50-57 tahun yang seharusnya 38.72% hanya terwakili oleh 16.64%. Beberapa kemungkinan rendahnya pegawai pada rentang usia tersebut yang yang mengikuti PJJ pertama sudah memiliki jabatan penting di satuan kerjanya sehingga sibuk. Kedua, banyak pegawai yang mendekati purnabakti sehingga tidak bersemangat untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri. Ketiga, karena kurang ramah terhadap teknologi digital atau gagap teknologi. Hal itu terjadi juga pada rentang usia >57 tahun.

Fenomena positif terjadi pada pegawai rentang usia 20-30 dan 31- 40 tahun. Secara keseluruhan jumlah pegawai pada rentang usia tersebut jumlahnya hanya 2.57% dan 13.85% namun keterlibatan mereka dalam PJJ masing-masing 19% dan 26%. Data tersebut menunjukkan bahwa pegawai berusia muda aktif mengikuti pengembangan diri. Mereka adalah generasi millennial yang akrab dengn teknologi digital.

Pegawai pada usia 41-50 tahun mendominasi persentase peserta pelatihan sesuai dengan persentase jumlah keseluruhan pada rentang usia tersebut meskipun persentase keterwakilannya dalam PJJ lebih rendah. Hal ini berindikasi bahwa tidak semua pegawai pada rentang usia tersebut tertarik mengikuti PJJ karena alasan kesibukan, kurang motivasi atau gagap teknologi.

4. Jenis Kelamin

Secara keseluruhan peserta pelatihan didominasi oleh perempuan. Data tersebut menunjukkan kesenjangan keterwakilan antara pegawai laki-laki dan perempuan apabila dibandingkan dengan persentase jenis kelamin secara keseluruhan di Banten, DKI Jakarta dan Kalbar. Kesenjangan dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Perbandingan Persentase Jumlah Pegawai dan Peserta PJJ

Jenis Kelamin	Peserta	Pegawai
Laki-laki	37.14%	48.82%
Perempuan	62.86%	51.18%

Berdasarkan data dalam Tabel 11, persentase pegawai laki-laki Kemenag di provinsi Banten-DKI-Kalbar sebesar 48.82% tetapi perwakilan pegawai yang mengikuti PJJ hanya 37.14%. Sebaliknya, pada persentase jumlah pegawai perempuan keseluruhan 51.18% namun perwakilan yang mengikuti 62.86%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keikutsertaan pada PJJ jumlah pegawai perempuan lebih besar daripada laki-laki.

Fenomena ini penting untuk ditelaah lebih lanjut agar dapat dijelaskan alasan dan latar belakang perempuan lebih banyak yang tertarik untuk mengikuti PJJ dari pada laki-laki.

5. Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan peserta PJJ didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S1 dengan persentase rata-rata 74.57%. Persentase tersebut lebih kecil dari pada persentase jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 secara keseluruhan di Banten-DKI-Kalbar sebesar 77.25%. Berbeda dengan pegawai dengan tingkat pendidikan S2. Persentase jumlah pegawai yang mengikuti PJJ sebesar 20.7% sedangkan persentase jumlah pegawai yang di Banten-DKI-Kalbar yang tingkat pendidikannya S2 sebesar 10.10%. Sedangkan peserta DJJ yang tingkat pendidikannya S3 (0.15) linier dengan jumlah pegawai Banten-DKI-Kalbar (0.14).

Data tersebut menujukkan bahwa jumlah pegawai yang mengikuti PJJ dengan tingkat pendidikan S1 kurang terwakili. Berbeda dengan pegawai dengan tingkat pendidikan S2. Diprediksi bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan S2 memiliki motivasi lebih baik dan tingkat literasi digital yang lebih baik dari pada pegawai dengan tingkat pendidikan S1.

6. Status Kepegawaian

Dalam Surat Kepustusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 67 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan (Balitbang-Diklat-Kemenag, 2021) diatur bahwa peserta pelatihan di Kementerian dapat terdiri dari PNS Kemenag dan Non Kemenag, PPPK, PNPASN dan masyarakat. Dalam aturan tersebut, tidak tertulis persentase jumlah peserta PNS dan non-PNS dalam satu Angkatan. Penentuan persentase PNS dan non-PNS dalam pelatihan di BDK Jakarta disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan dalam PJJ, peserta PNS dan non-PNS mendaftar secara mandiri secara online sehingga tidak dibatasi. Setiap pendaftar mandiri yang memenuhi syarat administratif maka berhak mengikuti pelatihan.

Belum ada data lengkap mengenai persentase jumlah PNS dan non-PNS yang bekerja di Kementerian Agama. Sebagai gambaran dapat dilihat persentase jumlah PNS dan non-PNS berdasarkan hasil survei pada 60 madrasah negeri di Banten, DKI dan Kalbar. Jumlah pendidik (guru) PNS (70.24%) lebih besar dari pada guru non-PNS 29.76%. Sedangkan, tenaga pendidikan PNS (37.07%) lebih kecil dari pada non-PNS (62.93%).

Data pada database peserta PJJ perbandingan persentase PNS dan non-PNS adalah 82% berbanding 18%. Data tersebut menunjukkan bahwa non-PNS belum terwakili dalam PJJ. Diprediksi kemungkikan besar karena non-PNS tidak tertarik mengikuti pelatihan karena tidak ada tuntutan untuk memenuhi angka kredit pengembangan diri untuk kenaikan pangkat/golongan. Ada kemungkinan juga karena mereka belum mengetahui bahwa PJJ dan pelatihan lainnya dapat diikuti oleh non-PNS.

7. Jabatan

Berdasarkan database, dari segi jabatannya peserta PJJ didominasi oleh guru, diikuti oleh penyuluh, pengawas, kepala madrasah dan penghulu. Peserta tersebut menduduki jabatan fungsional. Sedangkan pegawai struktural (administrasi) masih jarang yang mengikuti PJJ.

Beberapa penyebab diantaranya pertama, karena jenis PJJ yang disajikan terkait pengembangan kompetensi administratif belum banyak. Kedua, pegawai fungsional dituntut untuk mengembangkan kompetensinya dan harus memenuhi tuntutan angka kredit untuk kenaikan golongan.

8. Golongan

Berdasarkan golongannya, peserta PJJ didominasi oleh golongan III/a sampai IV/a. Rata-rata peserta paling banyak dari golongan III/C diikuti III/, III/d dan IV/a. Fenomena tersebut nyaris konstan pada 3 tahun terakhir kecuali tahun 2021 golongan III/a memuncaki jumlah peserta PJJ.

Fenomena banyaknya pegawai golongan III/c sampai III/d disebabkan karena persentase pegawai bergolongan III di tiga provinsi menduduki jumlah terbanyak antara 65-75%. Selain itu menandakan bahwa pegawai terebut sedang pada usia produktif dan memiliki semangat untuk berprestasi dan berkontribusi. Namun. mulai golongan IV/a peserta menurun drastis karena jumlah PNS golongan IV/b tidak banyak (15-30%). Selain itu, pegawai tersebut mulai berusia mulai dan semangat mulai menurun.

Terjadi fenomena lonjakan peserta bergolongan III/a pada PJJ tahun 2021. Diprediksi karena meningkatnya pegawai generasi milenial yang digitally literate dan merasa nyaman dengan belajar mandiri secara online.

9. Instansi

Instansi asal peserta sudah merepresentasikan seluruh instansi yang ada di wilayah kerja BDK Jakarta mulai dari instansi pusat sampai, perguruan tinggi, KUA dan madrasah, SMP/SMA/SMK. Bahkan beberapa peserta dari istansi pemerinta yang ada di luar negeri seperti guru agama di sekolah luar negeri. Namun demikian, peserta terbanyak berasal dari madrasah dan peserta berasal dari MTsN memuncaki jumlah peserta.

Jumlah peserta berdasarkan instansi yang masih minim adalah dari Kankemenag Pusat dan perguruan tinggi agama. Pada instansi pusat sampai tahun 2020 masih didominasi oleh jabatan administratif sedangkan jumlah PJJ bidang tersebut masih sedikit. Rendahnya pegawai pemegang jabatan administasi di perguruan tinggi yang mengikuti PJJ alasannya sama dengan pada instansi pusat. Sedangkan rendahnya jumlah pegawai jabatan fungsional dosen disebabkan karena belum ada PJJ untuk jabatan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas ditemukan beberapa kecenderungan yang khas pada karakter demografi peserta PJJ di BDK Jakarta. Kecenderungan dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama jumlah peserta PJJ meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan dipengaruhi oleh jumlah program yang disajikan. Selain itu diprediksi karena semakin tingginya kebutuhan peningkatan kompetensi sebagai dampak dari tuntutan regulasi kepegawaian dan peningkatan literasi digital pegawai.

Kedua, persentase keterwakilan pegawai dari provinsi Kalbar yang mengikuti PJJ lebih kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya. Bahkan di tahun 2021 yang seharusnya berlipat karena jumlah PJJ yang disajikan bertambah tetapi malah menurun.

Ketiga, pegawai usia 41-50 tahun mendominasi persentase peserta pelatihan sesuai dengan persentase jumlah keseluruhan pada rentang usia tersebut. Fenomena positif terjadi pada pegawai rentang usia 20-30 dan 31- 40 tahun. Persentase jumlah keseluruhan pegawai pada usia tersebut lebih kecil namun persentase jumlah yang mengikuti PJJ lebih besar. Data tersebut menunjukkan bahwa pegawai berusia muda aktif mengikuti pengembangan diri. Mereka adalah generasi millenial yang akrab dengan teknologi digital.

Keempat, persentase keterwakilan perempuan dalam PJJ lebih tinggi dari pada laki-laki.

Kelima, peserta PJJ dengan tingkat pendidikan S1 mendominasi keseluruhan peserta sesuai dengan jumlah keseluruhannya. Ditemukan fenomena menarik bahwa persentase keterwakilan peserta dengan pendidikan S2 lebih tinggi dari jumlah seluruhnya. Diprediksi bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan S2 memiliki motivasi dan tingkat literasi digital yang lebih baik dari pada pegawai dengan tingkat pendidikan S1.

Keenam, PNS yang mengikuti PJJ jauh lebih banyak dari non-PNS. Diprediksi karena non-PNS tidak dituntut untuk memenuhi syarat pengembangan diri. Selain itu, ada kemungkinan juga karena mereka belum mengetahui bahwa PJJ dapat diikuti oleh non-PNS.

Ketujuh, peserta PJJ didominasi oleh jabatan fungsional guru, diikuti oleh penyuluh, pengawas, kepala madrasah dan penghulu. Sedangkan pegawai struktural (administrasi) masih jarang yang mengikuti PJJ.

Kedelapan, PNS yang mengikuti PJJ terbanyak dari golongan III/c sampai III/d sesuai dengan persentase jumlah keseluruhan pegawai. Terjadi fenomena lonjakan peserta bergolongan III/a pada PJJ tahun 2021. Diprediksi disebabkan karena pegawai angkatan baru berasal dari generasi milenial yang digitally literate dan merasa nyaman dengan belajar mandiri secara online.

Kesembilan, peserta PJJ berasal dari seluruh instansi yang ada di wilayah kerja BDK Jakarta mulai dari instansi pusat, perguruan tinggi, KUA madrasah, dan SMP/SMA/SMK. Bahkan beberapa peserta berasal dari instansi yang ada di luar negeri. Namun demikian peserta terbanyak berasal dari madrasah. Sedangkan jumlah peserta yang masih minim adalah dari Kemenag Pusat, Kanwil dan peruruan tinggi.

Hasil penelitian ini menyajikan data kuantitatif mengenai karakter demografi peserta PJJ pada empat tahun terakhir. Data ini membutuhkan penjelasan komprehensif mengenai motif-motif yang tersirat di belakangnya. Oleh karena itu direkomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan untuk tujuan tersebut.

Untuk data-data yang sudah dapat dijadikan landasan perbaikan maka peneliti merekomendaiskan agar data digunakan untuk membuat kebijakan peningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil PJJ. Misalnya, mengenai masih rendahnya peserta PJJ dari pegawai struktural dan administratif karena kurangnya jumlah jenis PJJ yang disajikan, maka kebijakan segera yang dapat dilakukan adalah menyajikan jenis PJJ administratif di tahun berikutnya.